MAKALAH SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

June 23, 2019 No comments
MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA
“Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia”
                                                                                         

DOSEN MK : Akbar Sabani., ME.I.
Disusun Oleh :
Kelompok II
                                    Nirmalasari N.                      : 15 0401 0112
                                    Nursari                                   : 15 0401 0104
                                    Masdar                                   : 15 0401 0129
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
BAB I

PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang Masalah
Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat ditentukan oleh banyak factor, baik internal (domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, social dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu Negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu Negara dalam membangun ekonominya berbeda dengan Negara lain, maka perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari Negara itu sendiri. Maka melalui tugas ini kami ingin mengetahui tentang “Perekonomian Indonesia Pada Masa Transisi dan Reformasi”. 
B.       Rumusan Masalah
1.      Bagaimana system perekonomian Indonesia pada masa transisi?
2.      Bagaimana system perekonomian Indonesia pada masa reformasi?
C.      Tujuan
Dengan adanya makalah ini, diharapkan agar bisa memberikan penjelasan mengenai system perekonomian baik pada masa transisi maupun pada masa reformasi.
          
BAB II
PEMBAHASAN
A.      Sistem Perekonomian Masa Transisi
1.    Perekonomian Indonesia Masa Transisi
Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.    Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
b.    Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.  Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.
2.    Tujuan Ekonomi Pada Masa Transisi
Kebijakan ekonomi tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.
Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-masing, diantaranya:
a.         Untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
b.         Untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata dan;
c.         Inflasi rendah.
Terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruhi juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan Negara saat itu. 
Tujuan Kebijakan Ekonomi, yaitu:
a.         Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas factor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan.
b.         Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.
Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.
c.         Menghindari inflasi.
Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran.
d.      Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.
Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.
e.         Neraca pembayaran yang tidak defisit.
Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.
f.        Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.
Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil ke semua golongan masyarakat maka kemakmuran dapat dicapai. Namun jika tidak tercapai keadilan, maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.
3.    Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Kebijakan Ekonomi Masa Transisi
Adapun peran pemerintah dalam menghadapi masa transisi yaitu, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Dalam perekonomian masa transisi, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.
B.       Sistem Perekonomian Masa Reformasi
Reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan ajaran agama Nasrani. Dalam bahasa Inggris disebut “Reformation”. Pembaharuan ini dipelopori oleh Martin Luther, lahir di kota Eisleben, Jerman pada tanggal 10 Nopember 1483. Atau dapat diartikan sebagai Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. Pasca runtuhnya rezim politik Orde Baru-nya Suharto yang otoriter di tahun 1998. Indonesia, kemudian memasuki masa Reformasi, yang lantas disebut juga Orde Reformasi.
Keadaan bersejarah bangsa Indonesia ini membawa dampak perubahan yang besar pada bidang politik, sosial, ekonomi Indonesia. Masa pasca ekonomi merupakan jaman yang menantang dan menguji masyarakat bangsa Indonesia.
1.    Keadaan Ekonomi Pada Zaman B.J. Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
a.    Keadaan ekonomi pada zaman B.J. Habiebie
Presiden BJ Habibie adalah presiden pertama di era reformasi. Dalam periode awal menjabat presiden beliau masing dianggap berbau rezim Orde Baru dan kepanjangan dari tangan Soeharto, maklum dia adalah salah satu orang yang paling dekat dan di percaya oleh Soeharto. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah   Orde Baru yang mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dan ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan rakyat.
b.    Kebijakan yang dilakukan pada zaman B.J. Habiebie
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1)   Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
2)   Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
3)   Menaikan nilai tukar rupiah.
4)   Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
5)   Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
6)   Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.    Keadaan Ekonomi Pada Zaman Gusdur (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
a.    Keadaan ekonomi pada zaman Gusdur
Pada pertengahan tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya di menangi oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH abdurrahman wahid atau di kenal dengan sebutan gus dur terpilih sebagai presiden RI ke empat dan mega wati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi.
Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%  dan pada tahun 2000 proses pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil.
b.    Kebijakan yang dilakukan pada zaman Gusdur
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama. 
3.    Keadaan Ekonomi Pada Masa Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
a.    Keadaan ekonomi pada masa Megawati
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.
b.    Kebijakan yang dilakukan pada zaman Megawati
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
1)   Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2)   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
4.      Keadaan Ekonomi Pada Masa SBY  (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014)
a.    Keadaan ekonomi pada masa SBY 
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai bidang :
1)        Politik
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
2)        Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak).
Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional.
3)        Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.
4)        Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
5)        Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6)        Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.
b.    Kebijakan Yang Dilakukan Pada Zaman SBY
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu:
1)        Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2)        Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
3)        Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
4)        Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
5)        Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
6)        Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis.
 
BAB III
PENUTUP 
A.      Kesimpulan
Setelah menyusun makalah ini, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu ketika Soeharto turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi.Tujuan Kebijakan Ekonomi, yaitu:
a.       Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
b.      Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.
c.       Menghindari inflasi.
d.      Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.
e.       Neraca pembayaran yang tidak defisit.
f.        Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.
Sedangkan pada masa pasca reformasi menunjukkan betapa kondisi sosial, ekonomi, politik kian masuk ke dalam suatu krisis multi-dimensional. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat semakin kehilangan makna atas proses demokratisasi di Indonesia, dan karenanya semakin tidak percaya dengan proses-proses politik yang sedang berjalan atau mengalami distrust terhadap sistem politik, kepemimpinan politik, organisasi politik serta lembaga-lembaga politik (formal mau pun non-formal). Kondisi ini paling tidak oleh sebagian kalangan dikuatirkan akan menuju stagnasi politik, dengan demikian projek reformasi pun akan gagal, yang ujungnya akan bisa menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang jauh lebih parah dari yang sebelumnya pernah dialami.
B.       Saran
Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan makalah selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
http://blogdarisaya.blogspot.co.id/2015/03/kondisi-indonesia-pasca-reformasi-dalam_2.html, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul  22.13 WITA.
https://candygloria.wordpress.com/2011/02/18/sejarah-sistem-perekonomian-indonesia/. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul  22.17 WITA.
http://adimo22.blogspot.co.id/2012/03/sistem-perekonomian-indonesia.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul  22.23 WITA.
http://romifachruddin.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-perekonomian-indonesia-pada.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul  22.28 WITA.
https://www.slideshare.net/ily_sugli/makalah-perekonomian-indonesia-39646063. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul  22.37 WITA.

No comments :

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments ( Atom )